Blog

Blog contohpajak.com

Oleh

Insentif Pajak (Lagi) Untuk Wajib Pajak

 645 total views,  1 views today

Ada berita baik di masa-masa sulit akibat Covid-19 ini. Pemerintah memberikan dukungan dari sisi fiskal/pajak dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.23/PMK.03/2020 dan beberapa ketentuan yang isinya alhamdulillah diharapkan bisa mengurangi gejala “demam batuk pilek” pada Wajib Pajak yang terdampak covid-19.

Apa saja isinya insentif tersebut dan manfaatnya untuk Wajib Pajak?

PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah

Ini adalah aturan turunan dari ketentuan sebelumnya. Nantinya pekerja dari industri pengolahan dibebaskan dari potongan PPh 21 dengan perusahaannya adalah syarat sebagai berikut:

  1. Memiliki kode klasifikasi lapangan usaha yang tercantum dalam lampiran (ada 440 KLU), KLU-nya juga sesuai yang dilaporkan pada SPT Tahunan tahun pajak 2018 dan/atau telah ditetapkan sebagai perusahaan (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) KITE
  2. Memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP)
  3. Pada masa pajak yang bersangkutan pekerja menerima atau memperoleh penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta

Nantinya pekerja akan mendapatkan insentif pajak tersebut secara tunai dan perusahaan tidak memperhitungkan insentif pajak tersebut sebagai penghasilan yang harus dikenakan pajak.

Insentif PPh 21 ini berlangsung 6 bulan sejak masa pajak April 2020 s.d. masa pajak September 2020.

Pembebasan PPh 22 Impor

Sederhana aja, dengan dibebaskan pajak ini diharapkan impor khususnya bahan baku bagi industri pengolahan bisa menekan biaya pajak yang ada. Syaratnya apa saja?

  • Memiliki salah satu dari 102 kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) dan/atau wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE
  • Pembebasan dari pemungutan PPh diberikan melalui Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22 Impor. Permohonan SKB diajukan oleh wajib pajak secara tertulis kepada Kepala KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar
  • Kepala KPP dalam jangka waktu paling lama 3 hari kerja sejak permohonan diterima, menerbitkan SKB Pemungutan PPh Pasal 22 Impor apabila wajib pajak memenuhi kriteria KLU dan/atau perusahaan KITE. Kepala KPP menerbitkan Surat Penolakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kriteria
  • Jangka waktu pembebasan dari pemungutan PPh berlaku sejak tanggal SKB diterbitkan sampai dengan tanggal 30 September 2020

Pengurangan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30%

Mirip dinamisasi PPh 25 tetapi penurunannya sudah ditentukan yaitu 30%. Syaratnya adalah:

  • Memiliki salah satu dari 102 kode klasifikasi lapangan usaha (KLU) dan/atau wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE
  • Menyampaikan pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran secara tertulis kepada Kepala KPP tempat wajib pajak terdaftar
  • Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berlaku sejak masa pajak pemberitahuan pengurangan disampaikan hingga masa pajak September 2020
  • Wajib pajak diberikan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% dari angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya terutang

Restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) dipercepat

Tujuannya adalah dengan percepatan restitusi diharapkan dana segar bisa digunakan lagi untuk kelangsungan usaha Wajib Pajak. Apa syaratnya?

  • Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN
  • Memiliki salah satu dari 102 Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) atau wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KlTE
  • SPT Masa PPN lebih bayar restitusi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp5 miliar

Selengkapnya terkait peraturan ini bisa dibaca di dokumennya.

PMK No.23/PMK.03/2020 Download, KLIK DISINI
Lampiran PMK No.23/PMK.03/2020 Download, KLIK DISINI

Referensi pajak.go.id & DDTC

1 Comment

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy link
Powered by Social Snap