Blog

Blog contohpajak.com

Oleh

Penghapusan NPWP Bendahara dan Pengukuhan PKP

 570 total views,  4 views today

Terhitung sejak 1 April 2020, ada ketentuan yang membolehkan KPP menghapus NPWP Bendahara instansi pemerintah. Nah lho terus untuk transaksi dengan rekanan swastanya gimana dong?

Pada Permenkeu 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah , KPP akan:

  • Secara jabatan:
    • menghapus NPWP Bendahara Pengeluaran, NPWP Bendahara Penerimaan, dan/atau NPWP Bendahara Desa yang dimiliki sebelum Peraturan Menteri ini berlaku;
    • mencabut pengukuhan PKP atas Bendahara Penerimaan yang dikukuhkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku;
    • menerbitkan NPWP baru untuk seluruh Instansi Pemerintah; dan/atau
    • mengukuhkan PKP secara jabatan bagi Instansi Pemerintah yang Bendahara Penerimaannya telah dikukuhkan PKP sebelum Peraturan Menteri ini berlaku.
  • Mewajibkan instansi pemerintah mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP atas nama instansi saja bukan atas nama bendahara instansi atau KPP secara jabatan menerbitkan NPWP instansi jika setelah 1 April 2020 belum memiliki NPWP(Pasal 2)
  • Instansi pemerintah akan diperlakukan sama selayaknya Pengusaha Kena Pajak (PKP), mereka yang beromset kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP dan yang sudah berkategori besar (omset, peredaran usaha/jumlah transaksi > 4,8M) wajib dikukuhkan sebagai PKP. (Pasal 3)
  • KPP juga menerbitkan sertifikat elektronik bagi instansi yang berstatus PKP. Tata cara meminta sertel sama seperti PKP swasta. (Pasal 4)
  • KPP secara jabatan atau atas permohonan dari instansi pemerintah dapat menghapus NPWP instansi yang (Pasal 6):
    • tidak lagi beroperasi sebagai intansi pemerintah
    • sudah dibubarkan karena ada peleburan instansi (reorganisasi)
    • tidak mendapat alokasi anggaran pada tahun anggaran berikutnya
    • tidak lagi beroperasi yang diakibatkan oleh sebab lain

Sementara itu dulu ya, jadi buat bapak/ibu yang saat ini berposisi di bendahara penerimaan/pengeluaran di SKPD/SKPN atau bendahara desa jangan kaget kalau NPWP-nya sudah tidak berlaku dan ada NPWP baru atas nama instansi.

Tetap stay at home, jaga kesehatan, jaga jarak dan jangan stress, enjoy aja dan manfaatkan waktu dengan hobi yang atau kegiatan lain yang bermanfaat.

Download Permenkeu 231/PMK.03/2019, KLIK DISINI
Download Permenkeu 231/PMK.03/2019-Lampiran, KLIK DISINI

Beri Komentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy link
Powered by Social Snap