Artikel terkait aplikasi (resmi & pendukung) perpajakan
by Dwi UtomoIni memang agak mundur topiknya, harusnya tulisan ini dimuat setelah artikel cara meminta efin kemarin saya muat. Tapi ah sudahlah, saya yakin masih ada juga yang belum tahu cara membuat akun di DJP Online dan mungkin belum tahu cara meminta nomor e-Fin di KPP.
by Dwi UtomoSetelah terkatung-katung sekian lama, akhirnya kelar sudah video panduan untuk mengisi efiling SPT Tahunan bagi para karyawan/PNS/militer di DJP Online.
Tonton videonya di bawah buat basic guide khususnya bagi Anda yang belum lapor SPT Tahunan PPh OP.
by Dwi UtomoVideo kilat tentang tampilan terbaru dari DJP Online. Buat yang mau efiling dan mau buat kode billing biar nggak kaget. Tonton aja disini.
Buat tutorial efiling 1770 S, segera menyusul dibuatkan videonya. Salam 🙂
by Dwi UtomoDulu, di jamannya bayar pajak harus ngisi pakai formulir SSP (Surat Setoran Pajak yang rangkap tembus 4 lembar), seringkali terjadi salah pengisian di SSP, kadang salah isi NPWP, salah isi kode akun pajak, salah isi nominal, salah isi bulan, salah isi no SKP/STP bahkan salah isi formulir alias salah ngambil SSP keliru yg lain.
Nah, untuk membetulkannya harus mengajukan pemindahbukuan dengan lagi-lagi mengisi formulir Pbk yang tersedia di KPP dan melampirkan salinan SSP yg salah. Sekarangpun begitu, hanya saja formulir kertas SSP sudah berganti dengan formulir kode billing yang bisa diisi via web jadinya risiko salah isi sudah agak berkurang.
Kondisi salah bayar kadang juga tidak semata-mata salah isi saat buat kode billing saja, bisa juga karena kelebihan setor atau atas klarifikasi dari KPP ada pajak yang seharusnya tidak terutang dan mesti dipindahkan ke pajak atau masa pajak lain.
Dalam tulisan ini saya hanya menjelaskan Pbk di KPP/KP2KP terkait PPh/PPN. Cara yang sama bisa juga digunakan untuk keperluan impor/cukai yang biasanya menggunakan form SSPCP.
Proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. (Pasal 1 angka 28 PMK-242/PMK.03/2014)
DOWNLOAD 242/PMK 03/2014 Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak;
by Dwi UtomoSalah satu yang bikin sebel saat mau lapor SPT Tahunan adalah terpaksa ngantri di KPP/KP2KP. Akhir maret-april adalah batas akhir untuk lapor SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan Badan. Terlebih saat akhir februari hingga akhir maret pasti antrian orang yang mau lapor SPT-nya akan kian panjang walaupun trennya tetap menurun di tiap tahunnya.
by Dwi UtomoSaya kadang masih ragu ketika akan berbagi file ini, seperti yang sudah sering saya tampilkan di blog amsyong.com, biasanya awal tahun saya share aplikasi excel yang memudahkan bagi bendahara atau bagian keuangan/HRD dalam membuat bukti potong 1721-A1/A2 bagi para pegawai/karyawannya.
Apa sebabnya?
by Dwi UtomoSelamat datang di artikel pertama tahun 2020. Setelah menikmati sela-sela masa liburan yang menguras pundi-pundi tabungan saatnya sekarang bekerja lagi. Ya iyalah,,
Saya bingung mau openingnya
by Dwi UtomoAnda sudah pernah ke KPP?
Sudah pernah juga ke Kanwil DJP?
Bahkan sudah pernah ke Kantor Pusat DJP?
Kalau Anda menjawab ketiganya dengan jawaban ya, kemungkinan ada 2 penyebabnya, yang pertama Anda memang pegawai pajak, yang kedua Anda WP yang lagi ada masalah. Yang ketiga? yang ketiga Anda WP panutan, diundang KPP terus. Tapi kan gak ada kemungkinan ketiga di atas.. Ya udahlah, saya nulis gini juga biar kontennya gak sedikit aja. Oke, masuk materi.
Tahukah Anda, DJP punya layanan via telepon ke call center yang disebut dengan KringPajak, yg ini udah pasti tahu kan, tapi yang jarang masuk berita di media mainstream adalah layanan KringPajak ini adalah salah satu layanan milik pemerintah (DJP) yang berkali-kali diganjar dengan penghargaan sebagai salah satu best contact center di tingkat asia pasifik! WOOOWOWOWOW
Biar nggak disangka lebay apalagi hoax, nih link beritanya:
Nah bangga kan, apalagi saingannya kan cuma sesama instansai pemerintah tetapi juga dengan banyak perusahaan swasta tingkat nasional dan internasional.
Itu artinya DJP memang berkomitmen memberikan layanan aduan (jika merasa ada layanan yg kurang sesuai atau merasa dirugikan) ataupun pemecahan masalah (misal ada pertanyaan terkait pajak) dengan baik terkait kebutuhan WP khususnya di administrasi perpajakan dengan salah satunya via telpon ke KringPajak
Namun tidak hanya itu saja, DJP memberikan layanan pengaduan pelayanan perpajakan bervariasi untuk semua segmen dan golongan sehingga masyarakat pada umumnya dan Wajib Pajak pada umumnya bisa memilih yang termudah, terdekat dan sesuai selera. Apa saja itu? sesuai PER-07/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pelayanan Perpajakan di pasal 2
bagi yang tidak bisa datang ke KPP/KP2KP atau tidak ingin bersurat (manual) ke P2Humas, ada 6 saluran pengaduan resmi yang dikelola KLIP DJP antara lain:
Pada pasal 3 diuraikan cara melapor dan alur tindaklanjutnya, saya jabarkan secara ringkas disini.
Pelapor/yang membuat aduan menyiapkan kelengkapan agar bisa ditindaklanjuti aduannya, antara lain:
Pelapor menyampaikan Pengaduan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelayanan perpajakan diberikan. Jika melebihi tidak dianggap sebagai pengaduan
DJP harus menyampaikan tanggapan atas Pengaduan yang diterima kepada Pelapor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Pengaduan disampaikan berupa:
Pelapor akan mendapatkan informasi Nomor Tiket Pengaduan ketika tanggapan disampaikan
Jika aduan sudah lengkap, maka akan disampaikan ke Direktorat P2Humas sebagai penindak lanjut pengaduan dan akan diinfokan hasilnya paling lambat 30 hari sejak aduan diterima oleh P2Humas dan pelapor akan dikonfirmasi paling lambat 14 hari kerja sejak Pengaduan selesai ditindaklanjuti.
Lega dan puas kan, silahkan komplain jika ada layanan yang tidak sesuai, karena identitas Anda akan dijaga dan tidak dipungut biaya alias GRATIS. Jangan takut, karena #Pajak Kita Untuk Kita